Jayapura, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua meminta masyarakat
di wilayahnya untuk proaktif melaporkan kedatangan warga daerah lain ke
Bumi Cenderawasih guna mengantisipasi masuknya eks Pekerja Seksual
Komersial (PSK) Kalijodo, Jakarta, yang dikabarkan akan hijrah ke
daerah.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal di Jayapura, Kamis (25/2/2016),
mengatakan, peran pemerintah di tingkat kabupaten/kota diminta lebih
jeli dalam menerima kedatangan orang baru di Bumi Cenderawasih.
“Soal ini, saya pikir pemerintah tentu mempunyai cara untuk
menghadapinya, tetapi diharapkan pemerintah kabupaten dan kota melihat
hal ini serta tentunya kita harapkan bagaimana masyarakat dapat pro
aktif untuk membantu pemerintah,” katanya.
Klemen menjelaskan, pemerintah kabupaten dan kota harus
menginstruksikan kepada jajaran terbawah agar bagaimana melakukan
pengawasan terhadap penduduk baru di daerah masing-masing, terutama
untuk mengetahui asal-usul penduduk tersebut.
“Ini penting kita harus tahu mereka yang datang itu tinggal dimana
atau kost dimana, masyarakat lebih tahu, orang yang baru datang, bukan
hanya menyangkut Kalijodo atau apa. Ini menyangkut semua aspek baik itu
terorisme dan segala macam hal-hal tidak baik harus kasih informasi
supaya aparat bisa bergerak,” ujarnya.
Dia menuturkan, jika pendataan terhadap penduduk baru dapat
dilakukan, maka secara tidak langsung bisa teridentifikasi dan
pemerintah sudah pasti dapat menangani hal tersebut.
“Ini ‘kan ada sistem yang mengatur baik itu dalam bentuk peraturan
daerah maupun undang-undang, baik itu di tingkat provinsi maupun
kabupaten dan kota,” katanya lagi.
Sebelumnya, tersiar informasi bahwa eks PSK Kalijodo, Jakarta, akan
hijrah ke Papua, seperti kasus ketika tempat prostitusi Dolly di
Surabaya dibubarkan, beberapa pekerja sempat ditemukan dalam razia yang
digelar oleh pemerintah daerah setempat. (*)
0 komentar:
Posting Komentar